Anggaran Belanja Daerah 2013 Kota, Rp844 Miliar Lebih

DPRD KOTA, FATTALA

Hasil rapat Paripurna ke-13 masa sidang III tahun 2012 DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (6/12) menetapkan Anggaran Belanja Daerah kota Palangka Raya sebesar Rp844.308.027.184

Anggaran belanja tersebut diproyeksikan sebesar Rp844.308.027.184. dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.554.040.021.839,48 sedangkan belanja langsung sebesar Rp.290.268.005.344,52 sedangkan untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp.821.160.133.184.

Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.27.700.000.000 yang terdiri dari selisih penerimaan pembiayaan (SILPA) tahun 2012 sebesar Rp.23.700.000.000 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp.4.000.000.000.

Adapun pagu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) rata-rata mengalami kebaikan baik itu untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung, walaupun pada dasarnya mengalami defisit anggaran sebesar Rp.23.147.894.000.

Walikota Palangka Raya, HM. Riban Satia dalam sambutannya mengatakan penandatanganan persetujuan bersama Walikota Palangka Raya dengan Pimpinan DPRD kota Palangka Raya tentang APBD tahun anggaran 2013 merupakan suatu hasil dari proses pembahasan yang cukup panjang, intensif dan melelahkan, serta menguras tenaga dan pikiran, namun merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena menyangkut hajat hidup dan kepentingan masyarakat kota Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu, Walikota Palangka Raya mengucapkan terima kasih atas diterima, dibahas dan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah kota Palangka Raya tentang APBD tahun anggaran 2013 tersebut.

Lanjut Walikota Palangka Raya, komposisi dan anggaran belanja tersebut mengalami perubahan, dimana anggaran pendapatan daerah meningkat atau bertambah. Meningkatnya APBD tersebut merupakan beban dan tugas yang cukup berat, khususnya dilihat dari aspek upaya mencapai target pendapatan daerah. Namun disisi lain, hal ini juga menunjukkan kuatnya komitmen dan kesungguhan pihak legislatif dan eksekutif terhadap upaya percepatan dan peningkatan pembangunan daerah.

Hal ini, jelas Riban Satia sekaligus merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah yang lebih progresif, namun tetap menjaga anggaran belanja daerah yang bersifat konservatif terhadap asumsi-asumsi ekonomi makro daerah, khususnya kekuatiran terhadap masih terjadinya kelesuan ekonomi global. Muy