PLN MENDAWAI DI DEMO WARGA

Pendemo Sempat Periksa Mesin PLN

KATINGAN –

Tidak adanya kepastian sampai kapan pemadaman listrik PLN ranting Mendawai Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah bisa berjalan normal, membuat warga geram dan meradang. Perwakilan dari berbagai desa pun akhirnya seruduk ke kantor PLN Mendawai dengan membawa berbagai tuntutan.

Sedikitnya sepuluh Kepala Desa dengan membawa perwakilannya menyerang!!, pengelola PLN Mendawai. Massa yang sebelumnya sudah berkumpul di Desa Kampung Baru secara bersamaan menuju kantor PLN.

Namun sebelum sampai ke kantor PLN, pihak pendemo diminta kumpul di kantor Polsek Mendawai untuk diberi pengarahan tentang aksi damai dan tetap menjaga keamanan. “Kami meminta penyampaian aspirasi ini tetap menjaga keamanan dan tidak boleh anarkis,” jelas Pjs. Polsek Mendawai Iptu Fitriansyah Noor di kantor Polsek Mendawai, Rabu (16/04).

Camat dan Polsek Mendawai Fasilitasi Demo Warga

PLN Diminta Bertanggung Jawab

KATINGAN –

Berkumpulnya perwakilan dari berbagai desa kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala dalam aksi protes ketidak jelasan pemadaman listrik oleh PLN Mendawai membuat Camat dan Polsek Mendawai turun tangan.

Pihak kecamatan Mendawai dan Polsek Mendawai akhirnya mengumpulkan massa dari berbagai perwakilan desa tersebut di aula kantor kecamatan Mendawai dan meminta dari perwakilan pengelola PLN Mendawai menjelaskan kerusakan mesin PLN yang mengakibatkan ketidakjelasan sampai kapan pemadaman listrik berjalan normal.

PEMADAMAN PLN 2 KECAMATAN TIDAK JELAS

KATINGAN –

Pemadaman Perusahaan Litrik Negara (PLN) di Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai Kabupaten Katingan dinilai warga setempat tidak jelas, dampaknya perekonomian di dua kecamatan ini lumpuh.

Pemadaman listrik seperti di Kecamatan Katingan Kuala, faktanya telah terjadi pemadaman listrik sampai lima hari dalam seminggu. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Mendawai, sampai 3 atau lebih terjadi pemadaman listrik dalam seminggu.

Hal itu tentu saja membuat warga di dua kecamatan ini gerah dan kesal atas ketidak jelasnya pemadaman listrik tersebut. Kepala BPD Jaya Makmur, Suwito menilai pemadaman listrik di 2 kecamatan ini sudah dalam kategori tidak wajar. Menurutnya, harusnya PLN memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya, ini malah banyak menimbulkan masalah yang muncul seperti kesulitan perekonomian warga sekitar.

UPR Dinas PU Kota Lakukan Gebrakan

Atasi Banjir, Bersihkan Saluran Drainase

PALANGKA RAYA –

Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) bentukan baru Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palangka Raya perlu diapresiasi positif dan tidak hanya sekedar isapan jempol belaka.

UPR yang merupakan personil lapangan ini nampakserius mengatasi banjir dan sampah dengan melakukan pembersihan saluran drainase yang tersumbat di tempat pemukiman warga yang tersumbat.

Seperti halnya yang dilakukan pihaknya di jalan poros G.Obos XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Minggu (2/3) meskipun hari libur UPR konsisten menanggapi permintaan warga dengan terjun ke lapangan untuk melakukan pembersihan drainase jalan poros G.Obos XII yang tersumbat akibat hujan lebat.

Palangka Raya Barigas Jangan Hanya Konsep

PALANGKA RAYA –

Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Palangka Raya, Subandi mengapresiasi positif diajukannya Raperda Jamkesda dalam Jaminan Layanan Kesehatan untuk masyarakat di Kota Palangka Raya berupa Program Palangka Raya Barigas.

Namun, Subandi meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya agar serius menjalankan program tersebut sehingga peserta Jamkesda tidak boleh lagi dikenakan biaya dengan alasan apapun termasuk tidak boleh menebus resep obat, bahan medis habis pakai di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.

“Kami memandang apa yang direncanakan Pemko sangat baik, namun harus disadari, peraturan kadang kala bagus dalam konsep, tetapi banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya,” jelas Saubari, Jum’at (7/2).

Ia mencontohkan seperti Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilainya dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala, karena minimnya sosialisasi sehingga warga merasa kebingungan dengan aturan baru tersebut.

“Fraksi partai Golkar mengharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya agar dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap Peraturan Daerah yang akan diberlakukan tersebut,” harap Subandi.

Selain itu, Subandi juga mempertanyakan tindaklanjut Pemko dalam program pengobatan dasar gratis di Puskesmas, “Jika Perda Jamkesda diberlakukan, terus bagaimana bentuk pelayanannya dikaitkan dengan BPJS,” tanya politisi asal partai Golkar ini. muy

Walikota Kembali Ingatkan Lurah Soal Lahan Depo Sampah

PALANGKA RAYA –

Nampak sudah yang kesekian kalinya, Walikota Palangka Raya mengingatkan kepada Lurah dan Camat di kota Palangka Raya untuk menyediakan lahan Depo Sampah yang sampah saat ini belum ada tindaklanjutnya.

Padahal menurut Riban, keinginan untuk penyediaan Depo Sampah di setiap kelurahan sudah beberapa tahun lalu diintruksikannya kepada Lurah dan Camat yang menjadi bawahannya itu.

Menghadapi Tahun Politik 2014

TNI Himbau Jaga Keamanan dan Kebersamaan 

PALANGKA RAYA –

Jajaran Korem 102/Panju Panjung menggelar silaturrahmi dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat di Propinsi Kalimantan Tengah bertempat di Aula Makorem, Palangka Raya, Selasa (4/2) pagi.

Hadir pada kegiatan silaturrahmi itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Ahmad Diran, Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalteng Arief Budiatmo, Kapolda Kalteng Brigjen Pol. Drs. Bambang Hermanu, SH, MM, Kajati Propinsi Kalteng, Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio serta beberapa pimpinan Ormas di Kalimantan Tengah.