DPD RI bersama Pemerintah Pusat Bentuk Tim

Penyelesaian Kasus Lahan di Bereng Belawan 

PALANGKA RAYA –

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat transmigrasi di Desa Bereng Belawan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) telah membentuk tim penyelesaian kasus lahan warga yang diambil alih oleh perusahaan perkebunan.

“Aspirasi masyarakat transmigrasi di Desa Bereng Belawan sudah kita tindaklanjuti dengan mengundang pihak Kemenakertrans dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah disepakati untuk membentuk tim dan tim ini akan turun Ke Kalteng, untuk menyelesaikan persoalan lahan warga yang diambil alih oleh perusahaan perkebunan,”

Potensi Zakat di Kalteng Mampu Mengentaskan Kemiskinan

PALANGKA RAYA –

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalteng H. Djawahir Tantowi mengatakan Kalimantan Tengah memiliki potensi zakat besar untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena jumlah penduduk muslim di Kalteng mencapai 74 persen.

“Penduduk Muslim di Kalteng cukup banyak mencapai 1,6 juta lebih atau 74 persen dari jumlah penduduk keseluruhan di Kalteng. Kalau dengan jumlah penduduk muslim itu bisa mengelola zakat dengan baik, jelas akan mampu mengentaskan kemiskinan,” ucap Djawahir di ruang kerjanya, Selasa (24/7).

Ia menjelaskan, menjelang akhir bulan ramadhan, biasanya ada pembayaran zakat fitrah dan dibarengi juga dengan zakat mal. Kalau dua zakat ini benar-benar bisa dikumpulkan dengan baik oleh pengelola zakat, jelas itu akan mampu mengentaskan kemiskinan.

Perusda yang Tidak Profit Lebih Baik Ditutup

PALANGKA RAYA –

Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya H. Sriosako menegaskan dalam pendirian sebuah Perusahaan Daerah (Perusda) seharusnya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), apalagi perusahaan itu penyertaan modalnya dari APBD.

“Sangat sempit pemikiran kalau dalam pendirian sebuah perusahaan, Apalagi milik Pemerintah, kalau mau berusaha tapi mau rugi. Mau seperti apa nantinya pertanggung jawabannya kepada Masyarakat,” Ucap H. Sako di ruang kerjanya, Rabu (17/6).

Menurutnya, Kalau bikin perusahaan daerah itu jangan sampai keinginannya hanya coba-coba, kalau ingin coba-coba itu lebih baik bikin penelitian. Pendirian Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemko sudah hampir empat tahun berdiri, namun selama ini belum ada kepastian dalam pendiriannya, termasuk bentuk usaha yang dikembangkan.

Walikota Turunkan Inspektorat Bongkar Praktek Pungli

PALANGKA RAYA -

Adanya dugaan terhadap penyalahgunaan kewenangan para pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya membuat Walikota Palangka Raya harus menurunkan inspektorat untuk melakukan penyelidikan atas perilaku tersebut.

“Saya kemarin ada mendapat informasi-informasi bahwa disana itu (Disdukcapil, red) ada petugas yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang semestinya tidak bayar diolah bayar, yang semestinya pembayarannya hanya sekian, terjadi pembengkakan biaya (pungli), siapa yang melakukan itu, tentunya ialah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan proses pelayanan itu,” ucap Walikota Palangka Raya H.M. Riban Satia usai mengikuti rapat Paripurna ke-11 di DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (18/7).