TJILIK RIWUT, FATTALA –
Berdasarkan hasil kajian dalam
membaca dan menganalisa anggaran (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah oleh Lingkar
Belajar HAM-Ecosoc, menemukan bahwa program Kalteng Harati dan Barigas tidak
mendapat dukungan riil dalam APBD propinsi tahun 2012.
Padahal menurut amanat UUD 1945 Pasal
31 Point 4, Anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN
dan APBD. “Kenyataannya, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan jauh
lebih kecil dari anggaran untuk sekretariat daerah.
Sementara itu, anggaran sekretariat
daerah justru mencapai lebih dari 40 persen. Ini sudah tidak sesuai dengan
semboyan Kalteng sebagai propinsi yang punya cita-cita menjadi Harati dan Barigas.”
Demikian diungkapkan koordinator lingkar
belajar HAM-Ecosos, Anang Juhaidi didampingi ketua Institute For Ecosoc Right
Sri Palupi dan ketua JPIC Kalimantan Frans Sani Lake serta didukung the
Norwegian Centre for Human Right (NCHR) saat konferensi pers di Wisma Soverdi
Keuskupan Palangka Raya, Senin (3/12).
Anehnya lagi, jelasnya, sekretariat
daerah justru menjalankan/mengurusi berbagai program terkait kesejahteraan
rakyat, seperti Biro administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan seperti
program KB, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan,
program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, pembinaan kesehatan dan
program lain yang seyogyanya masuk pada program pendidikan dan kesehatan.
Hasil kajian anggaran yang dilakukan
terdapat kontradiksi antara yang digariskan dalam UUD dengan sajian alokasi
anggaran dalam APBD. Sejumlah kegiatan yang tidak berdampak kepada masyarakat
justru mendapat slot besar dalam anggaran. Visi misi pemerintah yang ingin
memajukan mutu pendidikan dan kesehatan tidak tercermin dalam penempatan kedua
sektor tersebut di prioritas teratas APBD.
Karena itu, Lingkar belajar
HAM-Ecosoc dalam tuntutannya meminta anggaran pendidikan dan kesehatan harus
ditingkatkan, sesuai amanat UUD 1945. Khususnya pasal 31 tentang pendidikan
dimana anggaran harus sekurang-kurangnya 20 persen. Anggaran sekretariat daerah
propinsi Kalteng dianggap terlalu besar, sehingga harus dikurangi untuk
relevansi terhadap pencapaian program Kalteng Harati dan Barigas.
Seperti diketahui, Lingkar belajar
HAM-Ecosoc merupakan sebuah forum dengan fokus pembelajaran pada Hak atas
ekonomi, sosial dan budaya yang terdiri atas NGO (Institute for Ecosoc Right,
LKDKT, Walhi Kalteng, Save Our Borneo, JPIC Palangkaraya, AMAN Kalteng Kalteng)
dan organisasi kemahasiswaan (HMI, Relawan Lingkungan Hidup-HMI, GMNI, PMKRI, Dema
STAIN, BEM STIMIK, BEM Fisip UMP, Hima Lamandau, Hima Kobar dan Salingkate). Muy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar