Boediono, Hati-Hati Salah Urus Pertanian

TEMANGGUNG TILUNG,FATTALA- Wakil Presiden  Boediono  mengingatkan semua pihak dan pelaku usaha pertanian untuk berhati-hati salah mengurus sektor pertanian. Wapres mengajak semua pihak terkait untuk menghindari penyebab  dari kekurangan pangan, yaitu adanya kesalahan dalam mengurus sektor pertanian pangan.

Caranya, semua pihak dalam hal ini pemerintah, dunia usaha, petani secara bersama-sama mengawal kebijakan pertanian pangan kita dengan sebaik-baiknya,” ungkap  Wapres Boediono ketika membuka puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Ke-32 Tingkat Nasional di Arena Pameran Temanggung Tilung, Palangka Raya, Kamis (18/10).

Lebih lanjut Wapres mengingatkan agar penggunaan anggaran negara dapat dilakukan dengan tertib dan efisien untuk meningkatkan produktifitas pangan dengan membangun infrastruktur, memberdayakan institusi-institusi pendukung pertanian dan meningkatkan penelitian dan pengembangan  dibidang pangan.

“Bukan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran atau kegiatan-kegiatan lain yang rawan penyelewengan,” kata Wapres. Lebih lanjut Boediono meminta adanya kajian penerapan sistem insentif yang rasional bagi para pelaku pertanian pangan, sehingga mereka (petani red) dapat bergairah untuk mengembangkan usahanya, untuk berinvestasi dan berinovasi untuk meningkatkan produktifitasnya dan untuk memperoleh nilai tambah dari produk-produk pangan  melalui pengembangan agroindustri pangan modern.

Diingatkan Wapres bahwa pentingnya belajar dari kenyataan bahwa sekarang ancaman bencana alam semakin besar. Caranya, dengan membangun sistem antisipasi dan efektif.  

“Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak tergantung kepada pasar dunia bagi kebutuhan pangan kita.  Dan bagi pangan pokok, kita bahkan harus menargetkan posisi surplus yang aman,” jelas Wapres.

Ditegaskan Wapres bahwa untuk mencapai swasembada beras, gula, jagung, kedelai dan daging maka harus  laksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan komitmen tinggi oleh semua pihak. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut menurutnya harus tetap realistis. Tidak hanya sekedar melarang impor tanpa memperhatikan kecukupan suplai dan kestabilan harganya di dalam negeri.  Karena, apabila terjadi kelangkaan pangan dan gejolak harga, meskipun dalam waktu singkat, maka kerawanan pangan di dalam negeri akan timbul dengan konsekwensi selanjutnya berupa gejolak sosial yang akan sulit dikendalikan. Disebutkan Wapres bahwa di negara manapun, gejolak pangan identik dengan gejolak sosial.

Dalam situasi dunia dan iklim yang serba tidak pasti stok pangan nasional harus cukup setiap saat. Untuk pengaman stok kran impor tidak boleh ditutup, karena impor adalah satu-satunya katup pengaman, yang apabila karena berbagai sebab produksi dalam negeri tiba-tiba turun. “Tapi memang impor harus ditargetkan secara bertahap menurun, seiring dengan keberhasilan kita meningkatkan produksi dalam negeri,” urai Wapres Boediono. (fer)