Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan

IMAM BONJOL, FATTALA.

Pimpinan MPR RI bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) menggelar seminar nasional empat pilar kebangsaan, dengan tema, “Reformulasi model GBHN : mewujudkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.”  Kegiatan tersebut bertempat di Aula Hotel Aquarius, Kamis (2/8).

Rerktor UMP Drs.H.Bulkani, MPd dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR-RI yang telah memberikan kepercayaan kepada UMP untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan seminar empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang lebih pro rakyat dan lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Pembicaraan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi pembicaraan cukup hangat karena saat ini kita sedang dihadapkan pada transformasi sistem nilai, sebagai ekses dari perubahan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter pada masa lalu, menjadi sistem pemerintahan dan bernegara yang lebih demokratis pada masa ini,” jelas Bulkani.

Lebih lanjut, Bulkani mengatakan lunturnya sistem nilai positif pada bangsa ini paling tidak disebabkan oleh dua hal, yakni secara ideologis, bangsa ini telah terjebak ke dalam pemaknaan dan pengamalan yang lemah terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dan Secara sosiologis-praktis, rakyat pada bangsa ini menjadi mudah emosional, karena kesejahteraan masyarakat belum merata.

Keynote speaker Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang pada kesempatan itu dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Siun Jarias mengatakan, empat pilar kebangsaan tersebut antara lain yang Pertama, Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Kedua, UUD Negara RI 1945 sebagai landasan konstitusi. Ketiga, Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah pemersatu bangsa, dan yang Keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat perekat persatuan dalam untaian kemajemukan.

Sambutan tertulis Pimpinan MPR-RI yang dibacakan anggota MPR-RI Ganjar Pranowo mengatakan, tema dari seminar ini menjadi sangat penting untuk diangkat karena memang menjadi salah satu isu yang dibicarakan dalam berbagai kesempatan dan menjadi salah satu dari banyak aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada MPR.

Oleh karena itu, jelasnya, sebagai lembaga perwakilan yang merupakan representasi dari perwakilan politik dan daerah, perlu mengelola aspirasi yang dipandang penting ini, untuk dicermati secara seksama dari berbagai sudut pandang utamanya sudut pandang kebutuhan bangsa.

Ditambahkannya, Salah satu perubahan mendasar dalam reformasi konstitusi tersebut adalah telah dilakukannya perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), yang semula lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang setara dengan DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dimana hubungan antar lembaga negara tersebut tidak bersifat vertikal-hierarkies, tetapi horisontal fungsional dengan prinsip checks and balances. Di samping itu, katanya, perubahan mendasar lainnya adalah adanya penegasan sistem presidensial, dimana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan penegasan sistem presidensial dimana Presiden dipilih secara langsung, lanjuutnya, telah membawa konsekuensi hilangnya kewenangan MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka arah kebijakan pembangunan nasional didasarkan pada visi dan misi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ganjar Pranowo menambahkan, tentu hal tersebut akan berimplikasi pada arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan karena rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi, Kabupaten/Kota juga berdasarkan pada visi dan misi para calon Gubernur, Bupati/Walikota.

Dengan demikian, ujarnya, juga tidak ada jaminan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD) akan  terintegrasi dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). “Tentu dapatlah kiranya dibayangkan Gubernur, Bupati dan Walikota yang jumlahnya ratusan di seluruh Wilayah Indonesia memiliki visi dan misi, serta arah kebijakan perencanaan pembangunan yang berbeda-beda,” katanya.

Seminar nasional empat pilar kebangsaan tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai elemen masyarakat kota Palangka Raya, resmi dibuka dengan ditandai pemukulan Gong oleh anggota MPR RI Ganjar Pranowo.for/muy